Zulhas: Presiden Prabowo Restui Penguatan Bulog
Jabar, PaFI Indonesia — Presiden Prabowo Subianto me-restui rencana transformasi BUMN Perum Bulog menjadi badan otonom yang akan berada langsung di bawah presiden.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menyebut proses akan dimulai pekan ini. Para menteri akan mulai rapat setelah di restui Prabowo hari ini.
“Atas persetujuan rapat, izin Bapak Presiden, kita akan membahas mulai Jumat besok mengenai transformasi lembaga Bulog agar seperti apa,” kata Zulhas pada jumpa pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (26/11).
Zulhas tak menjelaskan lebih lanjut mengenai transformasi Bulog. Dia cuma berkata transformasi ini penting untuk mendukung swasembada pangan.
Dia mengatakan Bulog akan punya peran krusial dalam menuju swasembada pangan. Oleh karena itu, pemerintah akan mempersiapkan transformasi ini segera.
“Karena swasembada pangan ini akan sangat tergantung kepada Bulog. Beli gabah dan beli jagung dan lain-lain,” ujarnya.
Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut akan ada perubahan bentuk Bulog. Menurutnya, Bulog tidak akan lagi berstatus BUMN.
Prabowo, kata dia, akan menempatkan Bulog sebagai lembaga serupa Badan Gizi Nasional. Prabowo memintanya untuk mempersiapkan transformasi itu.
“Nanti Bulog jadi lembaga pemerintahan lainnya, di bawah presiden. Enggak (berstatus BUMN lagi) dong,” ujar Wahyu di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).
Saat ini Rachmat menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dimintai konfirmasi, Rachmat tak kunjung menjawab.
Tugas Bulog memang berat. Sejak berubah dari LPND menjadi BUMN pada 2003, Bulog mengemban fungsi ganda sebagai pengampu kewajiban pelayanan publik atau public service obligation (PSO) sekaligus lembaga komersial. Ketika menjalankan dua peran itu, Bulog kerap merugi. Pada 2019, misalnya, Bulog merugi hingga Rp 1,7 triliun. Kondisi keuangan Bulog berangsur membaik dan pada 2023 perusahaan ini meraup untung Rp 820 miliar.
Dualisme peran Bulog kerap menuai perdebatan. Pakar pertanian dari Institut Pertanian Bogor atau IPB University, Jawa Barat, Dwi Andreas Santosa, mengatakan status Bulog sebagai perusahaan umum yang berlaku saat ini memang menuntut keuntungan. Tapi, di sisi lain, dalam menjalankan penugasan stabilisasi dan intervensi harga, Bulog memiliki risiko rugi.
“Kalau Bulog pikirkan untung-rugi, bagaimana bisa menangani kesejahteraan petani?” kata Dwi Andreas Santosa.
